JAKARTA, koranmetro.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kedua terhadap Kabinet Merah Putih, yang melibatkan pergantian lima menteri, termasuk posisi strategis seperti Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati. Perombakan ini dilakukan hanya 10 bulan setelah pelantikan kabinet pada Oktober 2024, menandai langkah cepat dalam menyesuaikan komposisi pemerintahan untuk mendukung agenda nasional. Reshuffle ini langsung menuai berbagai tanggapan dari tokoh-tokoh politik, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Latar Belakang Reshuffle Kabinet Merah Putih
Kabinet Merah Putih, yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, merupakan kelanjutan dari transisi pemerintahan pasca-Pilpres 2024. Reshuffle perdana terjadi pada Februari 2025, di mana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendiktiristek) Satryo Soemantri Brodjonegoro diganti. Kali ini, perubahan lebih luas, mencakup Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru. Menurut pengamat politik, reshuffle ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan menyelaraskan kinerja menteri dengan visi pemerintahan, di tengah tantangan ekonomi global.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap kinerja masing-masing menteri. “Kami ingin memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Prabowo dalam konferensi pers pasca-reshuffle.
Respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Sebagai Wakil Presiden yang menjabat sejak Oktober 2024, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan positif terhadap reshuffle yang dilakukan oleh atasannya. Dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu, 10 September 2025, Gibran menekankan bahwa perombakan ini merupakan langkah yang telah direncanakan secara matang.
“Ya terkait reshuffle ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi termasuk kinerja dan lain-lainnya,” kata Gibran. Ia menambahkan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, ia sepenuhnya mendukung keputusan Prabowo, karena hal ini diperlukan untuk memperkuat stabilitas kabinet di tengah dinamika politik nasional. Gibran juga menyiratkan bahwa reshuffle ini akan membawa angin segar bagi pelaksanaan program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Tanggapan Gibran ini menunjukkan solidaritas yang kuat dalam koalisi pemerintahan, mengingat latar belakangnya sebagai putra sulung Jokowi yang dekat dengan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024.
Respons Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 RI hingga Oktober 2024, memberikan komentar singkat namun netral terkait reshuffle ini. Saat ditemui di sebuah rumah makan di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, pada Jumat, 12 September 2025, Jokowi menegaskan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang sedang menjabat.
“Itu kewenangan Presiden, hak Presiden (reshuffle Budi Arie), saya nggak bisa memberikan komentar, karena itu hak Presiden,” ujar Jokowi ketika ditanya khusus mengenai penggantian Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang juga merupakan Ketua Umum Projo—organisasi pendukung Jokowi. Jokowi menekankan bahwa ia tidak ingin ikut campur dalam urusan pemerintahan saat ini, meskipun beberapa menteri era Jokowi masih bertahan di Kabinet Merah Putih.
Respons ini mencerminkan sikap Jokowi yang konsisten pasca-mundur dari kekuasaan, di mana ia lebih memilih untuk menjaga jarak dari isu-isu politik kontemporer. Namun, pengamat menilai bahwa komentar Jokowi ini secara implisit mendukung stabilitas pemerintahan Prabowo, mengingat hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo-Gibran.
Respons Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Jokowi, juga turut angkat bicara. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan terbaru, Luhut sebelumnya pernah menyatakan dukungannya terhadap reshuffle kabinet untuk menjaga efisiensi. Dalam konteks reshuffle Februari 2025, Luhut meminta Presiden untuk tidak ragu mencopot pejabat yang tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
“Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut dalam tanggapannya terkait isu-isu politik sebelumnya, yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap reshuffle untuk menghindari keributan internal. Luhut menekankan pentingnya kompak di tengah kondisi global yang tidak menentu, dan ia siap melaporkan jika ada pejabat yang menghalangi kebijakan.
Sebagai tokoh senior yang dekat dengan Prabowo sejak era militer, Luhut dipandang sebagai pendukung utama reshuffle ini, yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Implikasi dan Dampak Reshuffle
Reshuffle Kabinet Merah Putih ini tidak hanya mengubah wajah pemerintahan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik di Indonesia. Dengan penggantian menteri kunci seperti Sri Mulyani di posisi Keuangan, diharapkan ada pendekatan baru dalam pengelolaan fiskal, meskipun menuai pro dan kontra dari kalangan ekonom. Respons dari Gibran, Jokowi, dan Luhut secara keseluruhan positif dan mendukung, yang menunjukkan kohesi dalam elite politik pasca-Pilpres 2024.
