Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online

- Jurnalis

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tujuannya,

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tujuannya,

JAKARTA, koranmetro.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan produktif. Dalam kunjungannya di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah, Gibran secara tegas meminta agar dana BSU tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti bermain judi online (judol) atau membeli rokok.

“Saya yakin di sini tidak ada satu pun yang menggunakan BSU untuk judol. Jangan sampai ya, Bapak, Ibu. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada, jangan ada,” ujar Gibran, seperti dikutip dari laman JPNN.com. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme hukum untuk menangani penyalahgunaan dana bantuan sosial, termasuk BSU, yang digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai.

Gibran menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dapat melacak aktivitas rekening penerima BSU yang terindikasi digunakan untuk judi online. “Saya tekankan kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, pasti bisa kita trace rekeningnya. PPATK mohon kerja samanya, Komdigi juga,” tegasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan dana bantuan sosial digunakan secara tepat guna.

Baca Juga :  Menganalisis Faktor-Faktor Penyebab Anjloknya Setoran Pajak Negara

Menurut data PPATK, dari 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online pada tahun 2024, terdapat 571.410 NIK yang terdeteksi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judol. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat judi online dianggap sebagai penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi.

MUI juga mendukung langkah pemerintah untuk mencoret penerima bansos yang terlibat judi online. Zainut menegaskan bahwa judi, termasuk judi online, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, Surat Al-Maidah ayat 90. “Seseorang akan rela mempertaruhkan harta yang dimilikinya, termasuk uang bansos, untuk judi karena sifat adiksi,” ujar Zainut, seraya meminta pemerintah untuk serius memberantas segala bentuk perjudian.

Baca Juga :  Menko Cak Imin Siapkan Rapat Besok untuk Tindak Lanjut Masalah Judi Online

Gibran menekankan bahwa BSU dimaksudkan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama untuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kegiatan produktif lainnya. Penyalahgunaan dana BSU tidak hanya merugikan penerima, tetapi juga bertentangan dengan tujuan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai pemerintah. Dengan adanya mekanisme pelacakan dan sanksi hukum, pemerintah berupaya menjaga integritas program bantuan sosial agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berita Terkait

Duka Pahlawan Perdamaian, Indonesia Kecam Keras Serangan di Lebanon dan Desak PBB Ambil Tindakan Nyata
Dari Vonis Bebas hingga Dugaan Intimidasi, Komisi III DPR Bedah Polemik Kasus Videografer Amsal Sitepu
Duka Mendalam dari Lebanon, Gugurnya Tiga Prajurit TNI dan Seruan Indonesia untuk Rapat Darurat Dewan Keamanan PBB
Sejarah Megalodon, Hiu Raksasa Purba yang Pernah Menguasai Lautan Purba, dan Jejaknya di Museum Megalodon
Nadiem Makarim Jalani Operasi Keempat di Tengah Hari Raya, Tetap Hadir dalam Sidang Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
Penghormatan Terakhir untuk Juwono Sudarsono, Jenazah Mantan Menhan Disemayamkan di Kementerian Pertahanan
Transparansi TNI Diuji, Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus dan Tuntutan Akuntabilitas Publik
Prabowo Instruksikan Bahlil Lahadalia Cari Sumber Pendapatan Baru dari Sektor Mineral yang Lebih Adil bagi Indonesia
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 11:52 WIB

Duka Pahlawan Perdamaian, Indonesia Kecam Keras Serangan di Lebanon dan Desak PBB Ambil Tindakan Nyata

Jumat, 3 April 2026 - 11:25 WIB

Dari Vonis Bebas hingga Dugaan Intimidasi, Komisi III DPR Bedah Polemik Kasus Videografer Amsal Sitepu

Rabu, 1 April 2026 - 11:10 WIB

Duka Mendalam dari Lebanon, Gugurnya Tiga Prajurit TNI dan Seruan Indonesia untuk Rapat Darurat Dewan Keamanan PBB

Senin, 30 Maret 2026 - 14:07 WIB

Sejarah Megalodon, Hiu Raksasa Purba yang Pernah Menguasai Lautan Purba, dan Jejaknya di Museum Megalodon

Senin, 30 Maret 2026 - 11:14 WIB

Nadiem Makarim Jalani Operasi Keempat di Tengah Hari Raya, Tetap Hadir dalam Sidang Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Berita Terbaru

Tenun Nusantara, warisan budaya yang kaya motif dan filosofi, kini semakin dekat dengan generasi muda berkat upaya Cita Tenun Indonesia (CTI).

LIFE STYLE & ENTERTAINMENT

Menenun Masa Depan, Cita Tenun Indonesia Hadirkan Wastra Nusantara ke Generasi Muda

Minggu, 5 Apr 2026 - 11:11 WIB