Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online

- Jurnalis

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tujuannya,

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tujuannya,

JAKARTA, koranmetro.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan produktif. Dalam kunjungannya di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah, Gibran secara tegas meminta agar dana BSU tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti bermain judi online (judol) atau membeli rokok.

“Saya yakin di sini tidak ada satu pun yang menggunakan BSU untuk judol. Jangan sampai ya, Bapak, Ibu. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada, jangan ada,” ujar Gibran, seperti dikutip dari laman JPNN.com. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki mekanisme hukum untuk menangani penyalahgunaan dana bantuan sosial, termasuk BSU, yang digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai.

Gibran menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dapat melacak aktivitas rekening penerima BSU yang terindikasi digunakan untuk judi online. “Saya tekankan kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, pasti bisa kita trace rekeningnya. PPATK mohon kerja samanya, Komdigi juga,” tegasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan dana bantuan sosial digunakan secara tepat guna.

Baca Juga :  Wapres Gibran Minta Maaf atas Kesulitan Warga Mendapatkan LPG 3 Kg

Menurut data PPATK, dari 28,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online pada tahun 2024, terdapat 571.410 NIK yang terdeteksi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judol. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat judi online dianggap sebagai penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi.

MUI juga mendukung langkah pemerintah untuk mencoret penerima bansos yang terlibat judi online. Zainut menegaskan bahwa judi, termasuk judi online, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, Surat Al-Maidah ayat 90. “Seseorang akan rela mempertaruhkan harta yang dimilikinya, termasuk uang bansos, untuk judi karena sifat adiksi,” ujar Zainut, seraya meminta pemerintah untuk serius memberantas segala bentuk perjudian.

Baca Juga :  Puncak Arus Balik di Bandara YIA Diprediksi Terjadi Sabtu, API Estimasikan 15.000 Penumpang

Gibran menekankan bahwa BSU dimaksudkan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama untuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kegiatan produktif lainnya. Penyalahgunaan dana BSU tidak hanya merugikan penerima, tetapi juga bertentangan dengan tujuan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai pemerintah. Dengan adanya mekanisme pelacakan dan sanksi hukum, pemerintah berupaya menjaga integritas program bantuan sosial agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berita Terkait

Seperempat Abad Demokrat, Antara Dukungan kepada Pemerintah dan Komitmen pada Rakyat
Partai Demokrat Tolak Anggapan Pidato AHY sebagai Sinyal Maju di Pilpres 2029
Ribuan Warga Surabaya Lapor Data Desil Tak Sesuai, Ajukan Pembaruan Melalui Kanal Resmi
Jaksa Agung Akui Institusi Sering Diuji, Saatnya Pulihkan Kepercayaan Publik
Nasib Alutsista Pensiun, Dari Museum, Sasaran Latihan, hingga Jadi Terumbu Karang
Demonstrasi, Pati, dan Kembalinya Spirit Republiken
WNA Rusia Diamankan Imigrasi usai Dokumentasikan Aksi KNPB di Wamena
Kronologi Malam Sebelum Penangkapan, Lodewyk Pusung Ditelepon Seskab Teddy lalu Dicopot dari BGN
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 11:12 WIB

Seperempat Abad Demokrat, Antara Dukungan kepada Pemerintah dan Komitmen pada Rakyat

Sabtu, 5 September 2026 - 11:39 WIB

Ribuan Warga Surabaya Lapor Data Desil Tak Sesuai, Ajukan Pembaruan Melalui Kanal Resmi

Rabu, 2 September 2026 - 11:17 WIB

Jaksa Agung Akui Institusi Sering Diuji, Saatnya Pulihkan Kepercayaan Publik

Senin, 31 Agustus 2026 - 11:11 WIB

Nasib Alutsista Pensiun, Dari Museum, Sasaran Latihan, hingga Jadi Terumbu Karang

Jumat, 28 Agustus 2026 - 11:45 WIB

Demonstrasi, Pati, dan Kembalinya Spirit Republiken

Berita Terbaru