DPR Desak Percepatan Pemulihan Sekolah Terdampak Gempa Flores

- Jurnalis

Selasa, 18 Agustus 2026 - 10:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap ratusan sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap ratusan sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

JAKARTA, koranmetro.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap ratusan sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak dan keberlangsungan pendidikan harus menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana.

Ratusan Sekolah Terdampak

Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sebanyak 253 satuan pendidikan terdampak.

Rinciannya meliputi 199 sekolah jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB yang menjadi kewenangan kabupaten, serta 54 SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan provinsi. Kabupaten Manggarai tercatat sebagai wilayah dengan kerusakan paling banyak, diikuti Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.

Selain kerusakan bangunan, gempa juga menelan korban dari lingkungan sekolah. Sejumlah murid dan guru dilaporkan meninggal dunia.

Desakan agar Pendidikan Tidak Terhenti

Lalu Hadrian menekankan bahwa banyaknya sekolah rusak menyangkut dua hal sekaligus: keselamatan warga sekolah dan hak anak untuk tetap belajar. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta segera mendata kerusakan secara akurat, menyediakan ruang belajar sementara, serta mempercepat pencairan anggaran perbaikan.

Baca Juga :  Pecat Jokowi dan Gibran, Bahlil, Semua Partai Berambisi Menggandeng Tokoh Terkenal

“Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah. Ia meminta penyediaan kelas darurat, fasilitas belajar, serta dukungan psikososial bagi siswa, terutama yang berada di pengungsian.

Respons Pemerintah

Kemendikdasmen menyatakan terus memetakan kondisi sekolah dan warga sekolah di wilayah terdampak. Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan pemulihan pembelajaran akan dikawal bersama pemerintah daerah hingga kegiatan belajar dapat berjalan aman kembali.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa tenda kelas darurat beserta perlengkapan pendukung untuk sejumlah kabupaten terdampak. Sekolah diimbau menunda pembelajaran di ruang yang rusak dan memindahkan kegiatan ke lokasi yang lebih aman.

Baca Juga :  Jadwal Kapal Pelni KM Kelud September, Jakarta-Belawan dengan 3 Kali Singgah di Batam

Di tingkat daerah, beberapa kabupaten telah meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar, terutama di jenjang PAUD hingga SMP, sambil menunggu kondisi lebih stabil dan antisipasi gempa susulan.

Tantangan ke Depan

Pemulihan sekolah pascagempa tidak hanya soal memperbaiki tembok dan atap. Tantangan yang muncul antara lain:

  • Pendataan kerusakan yang cepat dan akurat
  • Ketersediaan ruang belajar sementara
  • Dukungan bagi guru dan siswa yang terdampak
  • Perbaikan fasilitas agar lebih tahan bencana ke depan
  • Pemulihan rutin pembelajaran tanpa mengabaikan aspek keselamatan

Jika penanganan berjalan lambat, risiko putus sekolah dan ketertinggalan belajar bisa meningkat, terutama di wilayah yang aksesnya terbatas.

Kerusakan ratusan sekolah di NTT akibat gempa Flores menjadi ujian bagi respons pemerintah dalam melindungi hak pendidikan anak di situasi darurat. Desakan DPR agar perbaikan dipercepat, ruang belajar sementara disiapkan, dan anggaran segera dicairkan mencerminkan urgensi masalah ini.

Berita Terkait

Usulan Luhut soal Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi, Begini Bunyi UU Tipikor dan Klarifikasinya
Mantan Komisi II DPR, Pasal PKPU soal Syarat Pencalonan Gibran Tidak Pernah Dibahas
Empat Petugas dan Relawan Gugur dalam Upaya Pemadaman Karhutla di Bromo, Kemenhut Tekankan Keselamatan Personel
Mengapa Karhutla Sulit Dipadamkan? Ancaman Berulang dari Lahan Gambut dan Aktivitas Manusia
Mencegah Praktik Pemerasan Aparat, Perlunya Reformasi Sistemik dan Pengawasan Ketat
Istana Padat Aktivitas di Awal Oktober, Perombakan Kabinet dan Pelantikan Wantimpres
KPK Dalami Peran Aspri Ridwan Kamil dalam Dugaan Aliran Dana Kasus Iklan Bank BJB
Mendagri Tito Bahas Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan dan Program Gentengisasi
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:17 WIB

Usulan Luhut soal Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi, Begini Bunyi UU Tipikor dan Klarifikasinya

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:16 WIB

Mantan Komisi II DPR, Pasal PKPU soal Syarat Pencalonan Gibran Tidak Pernah Dibahas

Jumat, 16 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Empat Petugas dan Relawan Gugur dalam Upaya Pemadaman Karhutla di Bromo, Kemenhut Tekankan Keselamatan Personel

Selasa, 13 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Mengapa Karhutla Sulit Dipadamkan? Ancaman Berulang dari Lahan Gambut dan Aktivitas Manusia

Jumat, 9 Oktober 2026 - 11:22 WIB

Mencegah Praktik Pemerasan Aparat, Perlunya Reformasi Sistemik dan Pengawasan Ketat

Berita Terbaru

Kesehatan mata sering kali diabaikan hingga muncul keluhan seperti mata kering, penglihatan kabur, atau sakit kepala. Padahal,

LIFE STYLE & ENTERTAINMENT

Lima Kebiasaan Sehari-hari yang Diam-diam Mengancam Kesehatan Mata

Jumat, 23 Okt 2026 - 11:21 WIB