Plt Dirjen Imigrasi Dicecar KPK Terkait Tim Bentukan Yasonna untuk Cari Harun Masiku

- Jurnalis

Rabu, 15 Januari 2025 - 18:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

JAKARTA, koranmetro.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Pemeriksaan ini berfokus pada informasi terkait tim yang dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, untuk mencari Harun Masiku, buronan yang menjadi perhatian publik sejak 2020.

Konteks Kasus Harun Masiku

Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari PDIP, menjadi buronan setelah diduga terlibat dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Suap tersebut bertujuan untuk memuluskan langkah Harun masuk ke DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri meskipun berbagai upaya pencarian telah dilakukan.

Pada masa jabatannya, Yasonna Laoly membentuk tim khusus untuk melacak keberadaan Harun. Namun, efektivitas tim ini banyak dipertanyakan karena hasil yang belum memadai selama beberapa tahun terakhir.

Baca Juga :  Panggil CEO Danantara, Prabowo Minta Laporan Kampung Haji hingga Hunian Korban Bencana

Pertanyaan KPK kepada Plt Dirjen Imigrasi

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK mengajukan sejumlah pertanyaan terkait langkah-langkah yang diambil oleh tim bentukan Yasonna Laoly, termasuk peran Ditjen Imigrasi dalam mengumpulkan data perlintasan Harun Masiku.

Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengonfirmasi bahwa salah satu fokus pertanyaan adalah terkait data perlintasan Harun, yang sebelumnya sempat terdeteksi ke Singapura pada awal 2020. “Ada sekitar 25 pertanyaan yang diajukan, termasuk mengenai mekanisme kerja tim khusus tersebut,” ujar Saffar kepada wartawan usai pemeriksaan.

KPK Perkuat Upaya Penyelidikan

KPK terus mengumpulkan informasi untuk memastikan proses hukum berjalan transparan. Penyidik menelusuri lebih dalam peran pihak-pihak terkait dalam tim pencarian Harun Masiku, termasuk kemungkinan adanya kendala internal maupun eksternal yang menghambat proses pencarian.

“Kami menindaklanjuti setiap informasi yang relevan untuk memastikan upaya pencarian buronan ini dilakukan secara maksimal. Pemeriksaan terhadap Plt Dirjen Imigrasi adalah bagian dari langkah tersebut,” ungkap juru bicara KPK.

Baca Juga :  58.120 Personel TNI AD Dikerahkan untuk Amankan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2024

Desakan Publik untuk Penyelesaian Kasus

Kasus Harun Masiku telah menjadi sorotan tajam publik, terutama terkait lambannya proses pencarian selama bertahun-tahun. Banyak pihak mendesak agar KPK dan instansi terkait mempercepat penyelesaian kasus ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Keberhasilan dalam mengungkap keberadaan Harun Masiku juga dianggap sebagai ujian bagi KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menunjukkan komitmen mereka untuk menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu.

Penutup

Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus buron, dan keberadaannya menjadi teka-teki besar. Pemeriksaan terhadap Plt Dirjen Imigrasi diharapkan dapat memberikan titik terang dalam upaya pencarian ini. Sementara itu, masyarakat menantikan langkah konkret dari penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus yang telah berlangsung lama ini.

Berita Terkait

Lowongan Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Terbuka, Dijamin Tanpa Calo dan Ordal
Modus Mengerikan Bupati Tulungagung, Memeras Bawahan dengan Ancaman Mutasi dan Penurunan Jabatan
Laut Indonesia Lebih Vital dari Selat Hormuz, Prabowo Ingatkan Strategi Maritim Nasional
WFH Setiap Jumat Wajib Diterapkan, Wamendagri Tegaskan Instruksi Keras kepada Gubernur Kalsel
Respons Komdigi atas Pembatasan Konten Magdalene, Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, Bukan Sensor
Duka Pahlawan Perdamaian, Indonesia Kecam Keras Serangan di Lebanon dan Desak PBB Ambil Tindakan Nyata
Dari Vonis Bebas hingga Dugaan Intimidasi, Komisi III DPR Bedah Polemik Kasus Videografer Amsal Sitepu
Duka Mendalam dari Lebanon, Gugurnya Tiga Prajurit TNI dan Seruan Indonesia untuk Rapat Darurat Dewan Keamanan PBB
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 11:13 WIB

Lowongan Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Terbuka, Dijamin Tanpa Calo dan Ordal

Selasa, 14 April 2026 - 11:25 WIB

Modus Mengerikan Bupati Tulungagung, Memeras Bawahan dengan Ancaman Mutasi dan Penurunan Jabatan

Minggu, 12 April 2026 - 11:25 WIB

Laut Indonesia Lebih Vital dari Selat Hormuz, Prabowo Ingatkan Strategi Maritim Nasional

Kamis, 9 April 2026 - 12:26 WIB

WFH Setiap Jumat Wajib Diterapkan, Wamendagri Tegaskan Instruksi Keras kepada Gubernur Kalsel

Rabu, 8 April 2026 - 11:09 WIB

Respons Komdigi atas Pembatasan Konten Magdalene, Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, Bukan Sensor

Berita Terbaru