JAKARTA, koranmetro.com – Pada awal Mei 2025, sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, termasuk tokoh-tokoh senior seperti Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan Jenderal (Purn) Wiranto, menggelar pertemuan di Jakarta Selatan untuk menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan ini menghasilkan lima poin pernyataan sikap yang menegaskan komitmen mereka terhadap stabilitas nasional dan program pemerintahan saat ini.
Lima Poin Pernyataan Sikap Purnawirawan TNI-Polri:
-
Pengakuan Organisasi Resmi: Menegaskan bahwa wadah resmi purnawirawan TNI-Polri meliputi PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP.
-
Soliditas TNI-Polri: Menekankan bahwa soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi keutuhan NKRI, sehingga diperlukan konsolidasi yang berkelanjutan.
-
Komitmen Pengabdian: Menyatakan bahwa meskipun telah purna tugas, purnawirawan TNI-Polri tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata, serta setia kepada konstitusi.
-
Dukungan terhadap Program Pemerintah: Mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
-
Ajakan kepada Masyarakat: Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh purnawirawan lainnya, seperti Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika politik terkini, termasuk adanya desakan dari kelompok purnawirawan lainnya yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan peninjauan ulang proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Agum Gumelar menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menjaga kekompakan purnawirawan dan menyikapi kondisi bangsa yang tengah mengalami kegaduhan politik.
Dalam konteks ini, dukungan dari purnawirawan TNI-Polri terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan purnawirawan mengenai arah kebijakan nasional dan stabilitas politik Indonesia ke depan.
