Trump Pamer Kartu Jutaan Dolar agar Imigran Bisa Tinggal di AS

- Jurnalis

Jumat, 4 April 2025 - 19:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini memperkenalkan

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini memperkenalkan "Gold Card" senilai 5 juta dolar AS (sekitar Rp 78 miliar) yang memungkinkan imigran kaya tinggal secara permanen di negara tersebut.

JAKARTA, koranmetro.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini memperkenalkan “Gold Card” senilai 5 juta dolar AS (sekitar Rp 78 miliar) yang memungkinkan imigran kaya tinggal secara permanen di negara tersebut. Kartu ini, yang diumumkan pada awal 2025, menjadi bagian dari rencana Trump untuk mereformasi sistem imigrasi, menggantikan program visa investor EB-5 yang sebelumnya mensyaratkan investasi minimal 1 juta dolar untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam acara di Washington, Trump memamerkan desain kartu berlapis emas dengan gambar wajahnya, menyebutnya sebagai “Trump Card” yang eksklusif.

Menurut Trump, program ini bertujuan mengumpulkan dana untuk mengurangi utang nasional AS, yang kini mencapai triliunan dolar. “Bayar 5 juta dolar, dan Anda bisa tinggal di Amerika selamanya,” ujarnya kepada wartawan, seraya menegaskan bahwa pembeli akan melalui proses pemeriksaan ketat. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengklaim telah menjual 1.000 kartu dalam sehari, menghasilkan 5 miliar dolar, meski angka ini masih menunggu verifikasi resmi.

Baca Juga :  Anggota Parlemen Turki Terlibat Keributan Fisik dengan Wali Kota

Reaksi terhadap kebijakan ini beragam. Pendukung menyebutnya langkah cerdas untuk menarik investor kaya, sementara kritikus menilai ini sebagai bentuk “penjualan kewarganegaraan” yang diskriminatif, hanya menguntungkan elit global. Pengalaman negara lain, seperti Uni Emirat Arab dengan Golden Visa seharga 545.000 dolar, menunjukkan adopsi serupa bisa berhasil, tetapi skala harga Trump jauh lebih tinggi.

Baca Juga :  Jembatan Runtuh di India, 6 Tewas dan 25 Lainnya Hanyut

Bagi imigran Indonesia, kartu ini mungkin kurang relevan karena biayanya yang mahal dan fokus Trump pada deportasi imigran ilegal. Data dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menunjukkan minat tinggi terhadap visa investor di masa lalu, tetapi “Gold Card” ini menargetkan segmen yang lebih eksklusif. Dengan kebijakan ini, Trump kembali memicu debat tentang imigrasi, kekayaan, dan hak tinggal di AS—sebuah langkah yang kontroversial namun mencerminkan gaya kepemimpinannya yang penuh gebrakan.

Berita Terkait

AS Setujui Penjualan Bom Rp44 Triliun ke Kanada di Tengah Ketegangan Soal Keamanan Regional
Insiden Ledakan di Laut Hitam, Dua Tanker Minyak Terbakar Diduga Karena Ranjau, Ancaman Perang Ukraina Masih Mengintai
Tragedi Dua Bayi di NICU India, Dugaan Gigitan Tikus Picu Tuduhan Kelalaian Rumah Sakit
Langkah Bersejarah: Dewan Keamanan PBB Izinkan Pasukan Internasional Stabilisasi Gaza
Operasi IRGC di Teluk Oman, Iran Bekukan Tanker Petrokimia yang Diduga Langgar Sanksi
Tragedi Jembatan Hongqi, Ambruknya Infrastruktur Baru China akibat Longsor di Sichuan
Demokrasi Sejati, Pelajaran dari Kemenangan Zohran Mamdani di Pemilu Wali Kota New York
Krisis Diplomatik, Peru Putus Hubungan dengan Meksiko, Latar Belakang Tuduhan Asilum Mantan PM
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Desember 2025 - 18:37 WIB

AS Setujui Penjualan Bom Rp44 Triliun ke Kanada di Tengah Ketegangan Soal Keamanan Regional

Sabtu, 29 November 2025 - 11:25 WIB

Insiden Ledakan di Laut Hitam, Dua Tanker Minyak Terbakar Diduga Karena Ranjau, Ancaman Perang Ukraina Masih Mengintai

Minggu, 23 November 2025 - 11:35 WIB

Tragedi Dua Bayi di NICU India, Dugaan Gigitan Tikus Picu Tuduhan Kelalaian Rumah Sakit

Selasa, 18 November 2025 - 11:43 WIB

Langkah Bersejarah: Dewan Keamanan PBB Izinkan Pasukan Internasional Stabilisasi Gaza

Minggu, 16 November 2025 - 11:18 WIB

Operasi IRGC di Teluk Oman, Iran Bekukan Tanker Petrokimia yang Diduga Langgar Sanksi

Berita Terbaru