JAKARTA, koranmetro.com – Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan data mencengangkan terkait kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih dari 6.457 penerima manfaat, mayoritas anak-anak usia sekolah, dilaporkan mengalami dampak keracunan akibat ketidakpatuhan Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Rapat yang digelar pada Selasa (1/10) ini menjadi panggung bagi BGN untuk memaparkan temuan mendalam atas maraknya kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di berbagai daerah. Dadan memetakan kasus tersebut ke dalam tiga wilayah utama: Wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Pulau Jawa), dan Wilayah III (Indonesia Timur termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua). “Data ini menunjukkan urgensi penanganan yang terintegrasi, karena korban terus bertambah,” ujar Dadan, seperti dilansir dari sumber resmi.
Menurut laporan BGN, hingga akhir September 2025, terdapat 70 kasus keracunan yang tercatat, dengan total 5.914 penerima MBG terdampak pada tahap awal. Namun, update terbaru menunjukkan peningkatan signifikan menjadi lebih dari 6.457 orang, dipicu oleh temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menyoroti kelalaian dalam pengawasan rantai pasok makanan. Di Wilayah II Pulau Jawa saja, 41 kasus telah menimpa 3.610 anak, sementara wilayah lain juga mengalami lonjakan serupa.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar insiden sporadis. “Keracunan massal seperti ini tak bisa diremehkan. Ini menyangkut nyawa generasi muda kita,” tegas Irma, yang sebelumnya sempat mengkritik respons emosional pejabat BGN tanpa aksi konkret. DPR mendesak investigasi mendalam, termasuk pemeriksaan potensi sabotase, bahan pangan rusak, atau pengolahan tidak higienis sebagai penyebab utama.
Sebagai respons cepat, BGN telah menutup sementara sejumlah SPPG yang terbukti melanggar SOP, sambil memperketat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat terpisah Kemendagri dengan kepala daerah dijadwalkan besok untuk membahas pencegahan KLB serupa. Pemerintah juga telah secara resmi meminta maaf atas kegagalan program unggulan ini, yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah di tengah target nasional.
Para pakar gizi memperingatkan bahwa tanpa reformasi sistemik, program MBG berisiko gagal mencapai tujuan nasional. DPR berjanji akan memantau implementasi rekomendasi, termasuk audit independen oleh Ombudsman, untuk memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat di masa depan. Hingga kini, korban yang dirawat menunjukkan gejala ringan hingga sedang, tetapi pengawasan jangka panjang tetap diperlukan untuk mencegah komplikasi kesehatan.
