JAKARTA, koranmetro.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan audiensi penting dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/10/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemprov DKI untuk membersihkan warisan proyek mangkrak yang selama ini mengganggu estetika dan keselamatan lalu lintas di Ibu Kota. Dua isu utama yang menjadi sorotan adalah pembongkaran tiang monorel terbengkalai di Jalan HR Rasuna Said dan pemanfaatan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang telah terbengkalai sejak 2014.
Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto, dan Wakil Ketua Agus Joko Pramono ini berlangsung secara tertutup, namun Pramono Anung segera memberikan keterangan pers usai audiensi. Ia menekankan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk konsultasi untuk memastikan semua langkah hukum telah dipenuhi sebelum proyek penataan dilaksanakan. “Kami ingin menata Jakarta menjadi kota yang lebih indah dan aman, tanpa beban proyek lama yang mangkrak,” ujar Pramono dengan penuh keyakinan.
Isu Tiang Monorel: Dari Kemacetan Menuju Penyelesaian
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah nasib sekitar 90 tiang monorel yang berdiri mangkrak sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika di kawasan Senayan. Proyek monorel yang digagas pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2015 itu terhenti di tengah jalan karena berbagai kendala, termasuk dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp 7 triliun. Tiang-tiang besi setinggi 15-20 meter ini bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga sering menjadi penyebab kemacetan parah dan kecelakaan lalu lintas.
Pramono Anung mengungkapkan bahwa KPK telah memberikan arahan positif, menyatakan tidak ada proses hukum aktif terkait aset tersebut. Selain itu, Pemprov DKI telah menerima surat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya. “Kami targetkan pembongkaran dimulai Januari 2026 dan selesai sepanjang tahun itu. Ini komitmen untuk membersihkan ruang publik,” tegasnya. Rencana ini sejalan dengan janji kampanye Pramono saat Pilgub DKI 2024, di mana ia bertekad menghapus “sampah visual” seperti tiang monorel untuk mendukung visi Jakarta sebagai kota modern.
Menurut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, pihaknya siap mendampingi proses ini agar transparan dan bebas dari potensi korupsi. “KPK telah berikan data akurat terkait aset negara yang terlibat,” katanya singkat. Pembongkaran ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 miliar, yang akan dialokasikan dari APBD DKI 2026, dengan melibatkan kontraktor berpengalaman seperti PT Adhi Karya.
Revitalisasi RS Sumber Waras: Mengubah Lahan Mangkrak Menjadi Aset Produktif
Isu kedua yang tak kalah penting adalah lahan RS Sumber Waras di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang telah terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Rumah sakit milik Pemprov DKI ini mangkrak sejak 2014 akibat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan ketidakwajaran dalam pengelolaan aset. Luas lahan mencapai 5 hektare, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk fasilitas kesehatan masyarakat, kini hanya menjadi lahan kosong yang rawan penyalahgunaan.
Pramono menjelaskan bahwa audiensi dengan KPK bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Kami telah memenuhi temuan BPK dan berkonsultasi dengan KPK untuk memastikan pemanfaatan lahan ini legal dan bermanfaat bagi warga Jakarta,” ungkapnya. Rencana awal mencakup pembangunan fasilitas kesehatan terintegrasi, seperti pusat rawat inap dan klinik spesialis, yang diharapkan bisa menampung ribuan pasien setiap tahun. Ini bagian dari program Pramono untuk memperkuat infrastruktur kesehatan pasca-pandemi COVID-19.
Bahtiar Ujang Purnama dari KPK menambahkan bahwa lembaganya telah berikan panduan pencegahan korupsi dalam proses revitalisasi. “Kami pastikan aset negara ini kembali produktif tanpa celah penyimpangan,” tegasnya. Pemprov DKI menargetkan groundbreaking proyek ini pada pertengahan 2026, dengan estimasi biaya Rp 500 miliar yang bersumber dari kolaborasi swasta-publik.
Dampak Positif bagi Warga Jakarta
Kunjungan Pramono ke KPK ini bukan sekadar formalitas, melainkan momentum nyata untuk membersihkan masa lalu dan membangun masa depan Jakarta. Dengan pembongkaran tiang monorel, kawasan Rasuna Said dan Senayan diharapkan lebih lancar lalu lintasnya, mengurangi risiko kecelakaan hingga 30% berdasarkan data Dishub DKI. Sementara itu, revitalisasi RS Sumber Waras akan menambah akses layanan kesehatan bagi jutaan warga, terutama di wilayah barat Jakarta yang selama ini kekurangan fasilitas medis.
Langkah ini juga mencerminkan komitmen Pramono Anung sebagai gubernur yang proaktif dalam pencegahan korupsi. “Kami doakan agar semua lancar, tapi kami siap bertanggung jawab jika ada hambatan,” candanya saat ditanya soal tantangan implementasi. Para pengamat tata kota menyambut baik inisiatif ini, menyebutnya sebagai “pembersihan besar-besaran” yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Dengan dukungan KPK dan Kejaksaan, Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono kian menjanjikan. Proyek-proyek ini tidak hanya soal estetika, tapi juga kesejahteraan warga. Semoga 2026 menjadi tahun di mana Ibu Kota bebas dari bayang-bayang mangkrak.
