Iran Tunda Penerapan RUU Baru Wajib Hijab

- Jurnalis

Rabu, 18 Desember 2024 - 21:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Iran mengumumkan penundaan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang mengatur kewajiban penggunaan hijab bagi perempuan.

Pemerintah Iran mengumumkan penundaan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang mengatur kewajiban penggunaan hijab bagi perempuan.

JAKARTA, koranmetro.com – Pemerintah Iran mengumumkan penundaan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang mengatur kewajiban penggunaan hijab bagi perempuan. Keputusan ini diambil setelah adanya tekanan besar dari berbagai lapisan masyarakat, protes yang meluas, serta kekhawatiran tentang dampak sosial dari kebijakan yang dinilai semakin keras.

RUU yang awalnya dirancang untuk memperketat peraturan mengenai penggunaan hijab ini berencana mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap perempuan yang melanggar aturan, termasuk denda besar, penahanan sementara, dan pembatasan akses terhadap fasilitas publik. Pemerintah menyatakan bahwa penundaan ini akan memberi waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dampak sosial dan hukum dari kebijakan tersebut.

Protes dan Reaksi Masyarakat
Penundaan RUU ini terjadi di tengah gelombang protes besar yang melibatkan aktivis perempuan, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya. Demonstrasi yang digelar di berbagai kota, termasuk Teheran, Mashhad, dan Isfahan, menggambarkan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan pribadi perempuan. Aksi-aksi protes ini sering kali berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan.

Baca Juga :  Iran Kembalikan Produksi Gas di South Pars, Bukti Ketangguhan Ekonomi di Tengah Tekanan

Meski pemerintah Iran mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan budaya negara, banyak pihak yang menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk semakin mengekang kebebasan berekspresi dan hak-hak perempuan di Iran. Selain itu, kritik juga datang dari komunitas internasional yang mendesak Iran untuk menghormati hak asasi manusia, terutama kebebasan berpakaian.

Pernyataan Pemerintah Iran
Kepala Departemen Hukum Iran, Mohammad Reza Taheri, mengonfirmasi bahwa penundaan penerapan RUU ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi evaluasi lebih mendalam terhadap penerimaan masyarakat dan efek sosial dari kebijakan tersebut. “Kami mendengarkan suara-suara dari masyarakat dan akan mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat,” ujar Taheri dalam konferensi pers hari ini.

Baca Juga :  Diplomasi Gemilang Anwar Ibrahim Redakan Konflik Thailand-Kamboja

Kritik dan Harapan ke Depan
Meski penundaan ini dianggap sebagai langkah positif oleh beberapa kelompok, banyak aktivis yang menilai bahwa ini hanya merupakan upaya sementara untuk meredakan ketegangan. “Penundaan ini tidak menyelesaikan masalah mendasar, yaitu hak perempuan untuk memilih pakaian mereka sendiri tanpa takut dihukum,” kata seorang juru bicara kelompok hak perempuan di Teheran.

Sementara itu, masyarakat internasional, termasuk beberapa organisasi hak asasi manusia, terus mendesak pemerintah Iran untuk mengambil langkah nyata dalam menghormati kebebasan pribadi dan hak-hak perempuan di negara tersebut.

Kesimpulan
Penundaan penerapan RUU baru wajib hijab ini menjadi babak baru dalam perdebatan panjang mengenai kebebasan perempuan di Iran. Meskipun penundaan ini memberikan harapan bagi kelompok pro-kebebasan, tantangan besar tetap ada dalam upaya menciptakan kebijakan yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan pribadi.

Berita Terkait

Trafford Bersinar, Tuchel Enggan Tentukan Kiper Utama Inggris
Harry Kane Pecahkan Rekor, Inggris Taklukkan Kroasia 2-1 di Wembley
Insiden Penembakan di Logan Circle, Washington DC, Satu Tewas, Empat Terluka
Australia Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Timur
Iran Buka Akses Selat Hormuz untuk Empat Negara, Ada Imbalan Strategis
Pemilu Sela AS 2026, Kontrol Kongres Jadi Taruhan Besar bagi Pemerintahan Trump
AS Setujui 500 Rudal Patriot untuk Ukraina, namun Pengiriman Masih Lama
Singapura Panggil Eksekutif Perusahaan Terkait Kabut Asap Karhutla, Dipimpin Tiga Menteri
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 11:29 WIB

Trafford Bersinar, Tuchel Enggan Tentukan Kiper Utama Inggris

Jumat, 13 November 2026 - 11:08 WIB

Harry Kane Pecahkan Rekor, Inggris Taklukkan Kroasia 2-1 di Wembley

Jumat, 13 November 2026 - 11:02 WIB

Insiden Penembakan di Logan Circle, Washington DC, Satu Tewas, Empat Terluka

Minggu, 8 November 2026 - 11:23 WIB

Australia Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Timur

Sabtu, 7 November 2026 - 11:08 WIB

Iran Buka Akses Selat Hormuz untuk Empat Negara, Ada Imbalan Strategis

Berita Terbaru

Penampilan gemilang James Trafford di bawah mistar Timnas Inggris kembali memicu perdebatan soal posisi kiper utama The Three Lions.

INTERNASIONAL

Trafford Bersinar, Tuchel Enggan Tentukan Kiper Utama Inggris

Senin, 16 Nov 2026 - 11:29 WIB

Selama ini Respiratory Syncytial Virus (RSV) lebih sering dikaitkan dengan bayi dan anak kecil.

LIFE STYLE & ENTERTAINMENT

Lansia di Atas 70 Tahun Justru Rentan Terkena RSV Berat

Senin, 16 Nov 2026 - 11:22 WIB

Timnas Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Wembley, London,

INTERNASIONAL

Harry Kane Pecahkan Rekor, Inggris Taklukkan Kroasia 2-1 di Wembley

Jumat, 13 Nov 2026 - 11:08 WIB