Iran Tunda Penerapan RUU Baru Wajib Hijab

- Jurnalis

Rabu, 18 Desember 2024 - 21:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Iran mengumumkan penundaan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang mengatur kewajiban penggunaan hijab bagi perempuan.

Pemerintah Iran mengumumkan penundaan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang mengatur kewajiban penggunaan hijab bagi perempuan.

JAKARTA, koranmetro.com – Pemerintah Iran mengumumkan penundaan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang mengatur kewajiban penggunaan hijab bagi perempuan. Keputusan ini diambil setelah adanya tekanan besar dari berbagai lapisan masyarakat, protes yang meluas, serta kekhawatiran tentang dampak sosial dari kebijakan yang dinilai semakin keras.

RUU yang awalnya dirancang untuk memperketat peraturan mengenai penggunaan hijab ini berencana mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap perempuan yang melanggar aturan, termasuk denda besar, penahanan sementara, dan pembatasan akses terhadap fasilitas publik. Pemerintah menyatakan bahwa penundaan ini akan memberi waktu bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dampak sosial dan hukum dari kebijakan tersebut.

Protes dan Reaksi Masyarakat
Penundaan RUU ini terjadi di tengah gelombang protes besar yang melibatkan aktivis perempuan, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya. Demonstrasi yang digelar di berbagai kota, termasuk Teheran, Mashhad, dan Isfahan, menggambarkan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan pribadi perempuan. Aksi-aksi protes ini sering kali berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan.

Baca Juga :  Kemlu Respons Cepat atas Pengakuan WNI Tanjung Pinang yang Disekap di Kamboja

Meski pemerintah Iran mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan budaya negara, banyak pihak yang menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk semakin mengekang kebebasan berekspresi dan hak-hak perempuan di Iran. Selain itu, kritik juga datang dari komunitas internasional yang mendesak Iran untuk menghormati hak asasi manusia, terutama kebebasan berpakaian.

Pernyataan Pemerintah Iran
Kepala Departemen Hukum Iran, Mohammad Reza Taheri, mengonfirmasi bahwa penundaan penerapan RUU ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi evaluasi lebih mendalam terhadap penerimaan masyarakat dan efek sosial dari kebijakan tersebut. “Kami mendengarkan suara-suara dari masyarakat dan akan mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat,” ujar Taheri dalam konferensi pers hari ini.

Baca Juga :  Demo Kuota PNS Bangladesh dan Rencana Kontingensi Kemlu RI

Kritik dan Harapan ke Depan
Meski penundaan ini dianggap sebagai langkah positif oleh beberapa kelompok, banyak aktivis yang menilai bahwa ini hanya merupakan upaya sementara untuk meredakan ketegangan. “Penundaan ini tidak menyelesaikan masalah mendasar, yaitu hak perempuan untuk memilih pakaian mereka sendiri tanpa takut dihukum,” kata seorang juru bicara kelompok hak perempuan di Teheran.

Sementara itu, masyarakat internasional, termasuk beberapa organisasi hak asasi manusia, terus mendesak pemerintah Iran untuk mengambil langkah nyata dalam menghormati kebebasan pribadi dan hak-hak perempuan di negara tersebut.

Kesimpulan
Penundaan penerapan RUU baru wajib hijab ini menjadi babak baru dalam perdebatan panjang mengenai kebebasan perempuan di Iran. Meskipun penundaan ini memberikan harapan bagi kelompok pro-kebebasan, tantangan besar tetap ada dalam upaya menciptakan kebijakan yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan pribadi.

Berita Terkait

Kecelakaan Bus di Guatemala, 51 Orang Meninggal Dunia
Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Wakil Bos Hamas Marwan Issa
Jepang Dilanda Wabah Influenza Terburuk, Perjalanan Wisata Dibatasi
Pemerintahan Trump Pangkas Staf USAID, 10.000 Pegawai Terancam PHK
Israel Keluar dari Dewan HAM PBB Ikuti AS, Tuduhan Propaganda Antisemitisme
Penembakan Massal di Sekolah Swedia, Motif Masih Menjadi Tanda Tanya
Pos AS Setop Terima Paket dari China Imbas Tarif Tinggi Trump
Trump Diklaim Berencana Tarik AS Keluar dari Dewan HAM PBB
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 19:11 WIB

Kecelakaan Bus di Guatemala, 51 Orang Meninggal Dunia

Sabtu, 8 Februari 2025 - 18:58 WIB

Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Wakil Bos Hamas Marwan Issa

Jumat, 7 Februari 2025 - 21:08 WIB

Jepang Dilanda Wabah Influenza Terburuk, Perjalanan Wisata Dibatasi

Jumat, 7 Februari 2025 - 19:06 WIB

Pemerintahan Trump Pangkas Staf USAID, 10.000 Pegawai Terancam PHK

Kamis, 6 Februari 2025 - 19:08 WIB

Israel Keluar dari Dewan HAM PBB Ikuti AS, Tuduhan Propaganda Antisemitisme

Berita Terbaru

Pernyataan yang mengejutkan datang dari Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya belajar politik dari salah satu rival politiknya, yaitu Prabowo Subianto.

NASIONAL

Jokowi, Saya yang Belajar Politik dari Pak Prabowo

Selasa, 11 Feb 2025 - 19:45 WIB

Sebuah kecelakaan bus tragis terjadi di Guatemala, yang merenggut nyawa setidaknya 51 orang. Kecelakaan tersebut terjadi di jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar di Guatemala.

INTERNASIONAL

Kecelakaan Bus di Guatemala, 51 Orang Meninggal Dunia

Selasa, 11 Feb 2025 - 19:11 WIB

Goodison Park, stadion ikonik yang telah menjadi rumah bagi Everton selama lebih dari satu abad, akan menyambut pertandingan yang penuh emosi dan sejarah pada akhir musim ini.

Liga Inggris

Goodison Park Menyambut Derbi Merseyside Terakhir Bersama Everton

Selasa, 11 Feb 2025 - 18:38 WIB