Jokowi Tugaskan BPDPKS Replanting serta Kakao dan Kelapa

- Jurnalis

Rabu, 10 Juli 2024 - 11:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, koranmetro.com – Program “Replanting” dan Revitalisasi Kakao dan Kelapa merupakan inisiatif yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Program “Replanting” bertujuan untuk memperbaharui kebun kelapa sawit agar hasil produksinya tidak menurun secara drastis. BPDPKS memberikan pembiayaan hibah sebesar Rp30 juta per hektar untuk maksimal lahan seluas 4 hektar per pekebun, dengan target program mencapai 540.000 hektare hingga 2024.

Baca Juga :  Jokowi Bicara Terbuka Soal 'Pembredelan' Pameran Lukisan Karya Yos Suprapto

Selain itu, BPDPKS juga melakukan revitalisasi kakao dan kelapa dengan berbagai program, termasuk audiensi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terkait riset dan pengembangan industri kelapa sawit. Program ini mencakup riset, inovasi, dan best management practices untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit serta kelestarian lingkungan 

Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas yang membahas isu-isu terkait kebijakan sawit di Indonesia, termasuk realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang baru mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare. Program replanting ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat 

Baca Juga :  Polisi Segera Panggil Ahli yang Diajukan Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Jokowi

Dengan demikian, program “Replanting” dan revitalisasi kakao dan kelapa merupakan upaya yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi melalui BPDPKS untuk memperbaharui kebun kelapa sawit, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan pekebun rakyat.

Berita Terkait

Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska
Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia
Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik
Pajak pada Produk Menstruasi, Beban Tersembunyi yang Masih Dipertanyakan
Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, BNPB Ingatkan Warga Aceh Tetap Waspada
Badai Sempurna di Tanah Air, Ketika Banyak Krisis Saling Mengikat
Usulan Luhut soal Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi, Begini Bunyi UU Tipikor dan Klarifikasinya
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 11:21 WIB

Menko Polkam Dudung Pimpin Upacara Tabur Bunga di Teluk Jakarta, Dikawal Ketat Prajurit Kopaska

Kamis, 5 November 2026 - 11:07 WIB

Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia

Rabu, 4 November 2026 - 11:31 WIB

Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:08 WIB

Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Pajak pada Produk Menstruasi, Beban Tersembunyi yang Masih Dipertanyakan

Berita Terbaru

Australia resmi bergabung dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

INTERNASIONAL

Australia Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Timur

Minggu, 8 Nov 2026 - 11:23 WIB