Kontroversi Global, Ancaman Trump Penjara Pejabat Lokal AS hingga Bom Militer Myanmar di Acara Buddha

JAKARTA, koranmetro.com – Dalam panorama berita internasional yang penuh gejolak pada Oktober 2025, dua peristiwa mencolok mendominasi headline, Ancaman Presiden Donald Trump untuk menjarakan gubernur dan wali kota yang menentang rencana deportasi massalnya, serta serangan udara brutal militer Myanmar terhadap festival Buddha yang menewaskan puluhan warga sipil. Kedua insiden ini mencerminkan ketegangan politik dan konflik bersenjata yang semakin memanas, memicu reaksi keras dari aktivis hak asasi manusia dan komunitas internasional. Dari Chicago hingga Sagaing, peristiwa ini menggarisbawahi bagaimana kekuasaan sentral sering bertabrakan dengan otonomi lokal dan hak warga sipil.

Ancaman Trump: Penjara bagi Gubernur dan Wali Kota yang “Melindungi” Imigran

Presiden Donald Trump kembali mengguncang arena politik AS dengan pernyataan radikalnya pada 8 Oktober 2025, di mana ia secara terbuka menyerukan penjarakan Wali Kota Chicago Brandon Johnson dan Gubernur Illinois JB Pritzker. Keduanya, yang merupakan politisi Demokrat, dituduh gagal melindungi petugas ICE (Immigration and Customs Enforcement) selama operasi deportasi massal yang sedang berlangsung. Dalam postingan di platform Truth Social, Trump menulis: “Chicago Mayor should be in jail for failing to protect ICE Officers! Governor Pritzker also!” Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi konflik imigrasi, di mana pasukan federal telah mengerahkan ribuan agen ke kota-kota Demokrat seperti Chicago untuk menangkap jutaan imigran tanpa dokumen.

Latar belakangnya adalah rencana deportasi ambisius Trump sejak awal masa jabatannya kedua, yang menargetkan 11 juta imigran ilegal, termasuk pelaku kejahatan, pedagang narkoba, dan pemuda tanpa surat. Operasi ini, yang dipimpin oleh Border Czar Tom Homan, telah memicu protes massal dan tuntutan hukum dari kelompok seperti ACLU, yang menuduh pelanggaran hak asasi. Johnson merespons dengan mendeklarasikan “zona bebas ICE” di properti kota, sementara Pritzker mengancam akan menghadang pasukan federal. Trump, yang juga mengancam memicu Insurrection Act untuk mengerahkan militer jika pengadilan menghalangi, membela langkahnya sebagai upaya melawan “kejahatan merajalela”.

Ancaman serupa juga dilayangkan kepada Wali Kota Denver Mike Johnston, yang menyatakan siap dipenjara demi melindungi komunitas imigran. Homan, dalam wawancara Fox News, menegaskan: “He’s willing to go to jail, I’m willing to put him in jail,” merujuk pada undang-undang federal yang mengkriminalisasi penyembunyian imigran ilegal sebagai felony. Reaksi domestik terbelah: Demokrat seperti Gubernur California Gavin Newsom mengecamnya sebagai “penyalahgunaan kekuasaan”, sementara pendukung Trump memuji sebagai penegakan hukum yang tegas. Secara hukum, ini bisa memicu tuntutan konstitusional atas hak negara bagian, dengan potensi pemotongan dana federal hingga miliaran dolar bagi “sanctuary cities”.

Implikasi global: Insiden ini memperburuk citra AS di mata sekutu Eropa, yang khawatir akan eskalasi ketegangan domestik memengaruhi kebijakan luar negeri Trump.

Tragedi Myanmar: Militer Bom Festival Buddha, Puluhan Tewas

Di sisi lain dunia, militer Myanmar melakukan serangan udara mematikan pada 7 Oktober 2025, menargetkan festival Buddha Thadingyut di Chaung U, Sagaing. Sekitar 100 warga sipil yang berkumpul untuk acara lampu minyak dan demonstrasi anti-junta tewas atau luka akibat bom yang dilempar dari paraglider bermotor—senjata low-tech murah yang semakin populer di kalangan junta. Menurut saksi dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) di pengasingan, setidaknya 24 orang tewas dan 40-47 luka, termasuk anak-anak, dalam serangan jam 19.00 waktu setempat.

Festival Thadingyut, hari raya Buddha terbesar yang memperingati akhir Lent dengan lilin dan doa, berubah menjadi protes damai menentang kudeta 2021, pemilu junta Desember mendatang, dan wajib militer paksa. Paraglider junta melempar dua bom ke tengah kerumunan, diikuti serangan kedua jam 23.00 yang kurang mematikan. Amnesty International menyebutnya “serangan keji” yang menyoroti tren penggunaan paraglider untuk membunuh warga sipil, dengan Sagaing mencatat 108 serangan udara antara Maret-Mei 2025 saja, tewaskan 89 jiwa. Militer mengakui serangan tapi menyalahkan pemberontak sebagai “tameng manusia”, meski tak ada pertempuran di lokasi.

Konflik sipil Myanmar sejak kudeta telah tewaskan lebih dari 7.300 warga sipil, dengan junta kehilangan separuh wilayah tapi bangkit berkat bantuan Tiongkok dan Rusia. Serangan ini terjadi di tengah gempa Maret yang masih memukul, di mana junta sempat janji gencatan senjata tapi tetap bom daerah sipil. Komunitas internasional, termasuk PBB, mengecamnya sebagai “pola mengganggu” pelanggaran hak asasi, mendesak ASEAN tekan junta.

Implikasi dan Respons Internasional

Kedua peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran global atas eskalasi kekerasan politik. Di AS, ancaman Trump berpotensi memicu krisis konstitusional, dengan Demokrat membentuk koalisi resistensi di 15 negara bagian. Sementara di Myanmar, serangan festival Buddha memperkuat tuntutan sanksi lebih keras terhadap junta, dengan Amnesty menyerukan perlindungan sipil mendesak. PBB memperingatkan bahwa tanpa intervensi, korban sipil bisa mencapai puluhan ribu lagi.

Dari ancaman penjara Trump yang memecah belah AS hingga bom junta Myanmar yang meredam suara rakyat, berita populer ini menggambarkan dunia di ambang konflik lebih dalam. Saat kekuasaan sentral menekan oposisi, suara hak asasi semakin kritis. Apakah ini akan memicu perubahan atau eskalasi lebih lanjut? Dunia menunggu respons pemimpin global—karena di balik headline, ada nyawa manusia yang tergantung.