JAKARTA, koranmetro.com – Sidang perkara gugatan ijazah Presiden Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Senin, 29 April 2025. Dalam persidangan yang menjadi sorotan publik ini, kuasa hukum Presiden Jokowi kembali tidak menghadirkan dokumen ijazah asli sebagai alat bukti, meskipun hal tersebut telah beberapa kali diminta oleh pihak penggugat.
Persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim berlangsung dengan pengamanan ketat, mengingat besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus yang dianggap sensitif ini. Pihak tergugat, melalui kuasa hukum, menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak dapat dihadirkan dalam sidang karena alasan administratif dan keamanan. Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan antara tim pengacara tergugat dan penggugat di ruang sidang.
Pihak penggugat mempertanyakan kredibilitas akademik Presiden dan menganggap ketidakhadiran dokumen tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap asas transparansi publik. Mereka menilai bahwa dalam konteks pejabat negara, keabsahan dokumen pendidikan merupakan hal mendasar yang seharusnya mudah diverifikasi dan dibuka kepada publik.
Sidang lanjutan dijadwalkan digelar minggu depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari kedua belah pihak. Majelis hakim juga menyatakan akan mempertimbangkan permintaan paksa dokumen apabila dalam waktu yang ditentukan pihak tergugat tidak memenuhi permintaan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut integritas pejabat publik tertinggi di Indonesia. Sejumlah pengamat hukum menilai bahwa proses ini akan menjadi preseden penting bagi keterbukaan data pejabat negara di masa depan, apapun hasil keputusan pengadilan nantinya.
