JAKARTA, koranmetro.com – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan tegas menolak rencana kontroversial yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait status Gaza. Rencana tersebut, yang mencakup pengambilalihan wilayah Gaza dan pengusiran penduduknya, mendapat kecaman luas dari berbagai pihak, terutama negara-negara anggota OKI.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh OKI, organisasi ini menegaskan bahwa mereka akan terus mendukung hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan tinggal di tanah kelahiran mereka tanpa adanya intervensi dari negara luar. “Rencana Trump ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, tetapi juga akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat kompleks di wilayah Gaza,” ujar Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha.
Trump, yang sebelumnya dikenal dengan kebijakan pro-Israel selama masa jabatannya, mengusulkan ide kontroversial ini sebagai bagian dari usahanya untuk mencari solusi bagi konflik Israel-Palestina. Rencana tersebut mencakup pemindahan penduduk Gaza ke negara lain dan memberikan kendali penuh atas wilayah tersebut kepada Israel. Ide ini mendapat kecaman tajam dari banyak negara, baik di dunia Arab maupun internasional, yang menganggapnya sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak Palestina.
Rencana Trump juga mendapat reaksi keras dari organisasi-organisasi kemanusiaan yang menyebutkan bahwa langkah tersebut akan memaksa jutaan orang Palestina menjadi pengungsi sekali lagi. Pengusiran warga Gaza, yang sudah lama hidup dalam kondisi sulit akibat blokade dan pertempuran yang tak kunjung selesai, dipandang sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan.
OKI, yang terdiri dari 57 negara, telah menjadi suara penting dalam mendukung perjuangan Palestina di forum internasional. OKI juga secara konsisten mendesak masyarakat internasional untuk mengecam setiap upaya yang bertujuan untuk mencaplok atau memindahkan wilayah Palestina, termasuk Gaza, tanpa persetujuan rakyat Palestina.
“OKI tidak akan tinggal diam terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk merusak hak-hak Palestina,” tegas Brahim Taha. “Kami akan terus mengupayakan solusi damai yang berdasarkan pada prinsip dua negara, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama.”
Rencana Trump ini semakin memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang telah lama dilanda konflik Israel-Palestina. Meskipun demikian, OKI berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota dan mitra internasional untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina tetap terlindungi dan dihormati.
