PDN Diretas, Kabareskrim “Ransomware” Bukan Hal Mudah Ditangani

- Jurnalis

Senin, 15 Juli 2024 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2024)

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2024)

JAKARTA, koranmetro.com –  Kabareskrim, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, menyatakan bahwa penanganan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) bukanlah hal yang mudah. Ransomware adalah jenis serangan siber di mana peretas mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Serangan ransomware terhadap PDN telah menyebabkan gangguan pada layanan instansi pemerintah, termasuk sistem keimigrasian. 

PDN, singkatan dari Pusat Data Nasional, adalah server sistem elektronik yang digunakan untuk menyimpan data nasional. Server PDN berperan dalam menyimpan, mengolah, dan memulihkan data yang terintegrasi dengan pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah. PDN tidak hanya berisi data instansi pemerintah, tetapi juga data publik seperti data kependudukan, data kesehatan, dan data keuangan. 

Baca Juga :  Pihak Berwajib Amankan 18 Anggota Polisi Terkait Dugaan Pemerasan DWP

Serangan ransomware terhadap PDN telah menimbulkan dampak yang signifikan. Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut telah meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci untuk membuka akses data-data penting pemerintah yang dienkripsi di fasilitas PDN secara cuma-cuma. Namun, pemulihan layanan dan pemulihan data yang terkena serangan ransomware tidaklah mudah dan membutuhkan waktu.

Kabareskrim menekankan pentingnya keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Serangan ransomware terhadap PDN menunjukkan bahwa masih ada kerentanan dalam sistem keamanan di instansi pemerintah. Kabareskrim juga menyatakan bahwa penanganan serangan ransomware memerlukan komitmen dan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah.

Meskipun kelompok peretas ransomware telah meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci pembuka data yang terenkripsi, penanganan serangan ransomware dan pemulihan data yang terkena serangan tetap merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan upaya yang serius dari pihak berwenang 

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo, Mengungkapkan Sebut Keppres Pemindahan IKN Sepatutnya Diteken Prabowo

Kesimpulan

Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional PDN merupakan masalah serius yang mempengaruhi layanan instansi pemerintah di Indonesia. Kebareksrim menyatakan bahwa penanganan serangan ransomware bukanlah hal yang mudah. Keamanan siber dan perlindungan data menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Meskipun kelompok peretas ransomware telah meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci pembuka data, pemulihan layanan dan pemulihan data yang terkena serangan memerlukan waktu dan upaya yang serius.

Berita Terkait

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang
Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online
Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim
Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?
KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri
Roy Suryo Absen Pemeriksaan dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
Total Peserta Retret Kepala Daerah Gelombang Dua 84 Orang
Evakuasi WNI dari Iran via Jalur Darat, Respons Cepat di Tengah Konflik
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 Juli 2025 - 14:34 WIB

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:45 WIB

Wapres Gibran Tekankan Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan BSU untuk Judi Online

Selasa, 15 Juli 2025 - 13:54 WIB

Kunjungan Kapal Coast Guard Singapura ke Jakarta, Misi Kerja Sama Maritim

Jumat, 11 Juli 2025 - 15:20 WIB

Misteri Penahanan Selebgram AP oleh Junta Militer Myanmar, Apa yang Terjadi?

Kamis, 3 Juli 2025 - 22:25 WIB

KPK Larang Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Bepergian ke Luar Negeri

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terulang kembali.

NASIONAL

DPR Desak BGN Cegah Tragedi Keracunan MBG Berulang

Senin, 28 Jul 2025 - 14:34 WIB