PDN Diretas, Kabareskrim “Ransomware” Bukan Hal Mudah Ditangani

- Jurnalis

Senin, 15 Juli 2024 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2024)

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2024)

JAKARTA, koranmetro.com –  Kabareskrim, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, menyatakan bahwa penanganan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) bukanlah hal yang mudah. Ransomware adalah jenis serangan siber di mana peretas mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Serangan ransomware terhadap PDN telah menyebabkan gangguan pada layanan instansi pemerintah, termasuk sistem keimigrasian. 

PDN, singkatan dari Pusat Data Nasional, adalah server sistem elektronik yang digunakan untuk menyimpan data nasional. Server PDN berperan dalam menyimpan, mengolah, dan memulihkan data yang terintegrasi dengan pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah. PDN tidak hanya berisi data instansi pemerintah, tetapi juga data publik seperti data kependudukan, data kesehatan, dan data keuangan. 

Baca Juga :  Bencana Longsor di Berastagi, Sumut, Tewaskan 9 Jiwa

Serangan ransomware terhadap PDN telah menimbulkan dampak yang signifikan. Kelompok peretas yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut telah meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci untuk membuka akses data-data penting pemerintah yang dienkripsi di fasilitas PDN secara cuma-cuma. Namun, pemulihan layanan dan pemulihan data yang terkena serangan ransomware tidaklah mudah dan membutuhkan waktu.

Kabareskrim menekankan pentingnya keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Serangan ransomware terhadap PDN menunjukkan bahwa masih ada kerentanan dalam sistem keamanan di instansi pemerintah. Kabareskrim juga menyatakan bahwa penanganan serangan ransomware memerlukan komitmen dan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah.

Meskipun kelompok peretas ransomware telah meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci pembuka data yang terenkripsi, penanganan serangan ransomware dan pemulihan data yang terkena serangan tetap merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan upaya yang serius dari pihak berwenang 

Baca Juga :  Pilkada Serentak 2024, KPU Pastikan Proses Pemungutan Suara Berjalan Lancar dan Akurat!

Kesimpulan

Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional PDN merupakan masalah serius yang mempengaruhi layanan instansi pemerintah di Indonesia. Kebareksrim menyatakan bahwa penanganan serangan ransomware bukanlah hal yang mudah. Keamanan siber dan perlindungan data menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Meskipun kelompok peretas ransomware telah meminta maaf dan berjanji akan memberikan kunci pembuka data, pemulihan layanan dan pemulihan data yang terkena serangan memerlukan waktu dan upaya yang serius.

Berita Terkait

Kasus Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Kemenaker Bersih-Bersih Pegawai
Abolisi Tom Lembong Koreksi Presiden Pada Penegakan Hukum
Sikap Tegas Immanuel Ebenezer terhadap Korupsi pada Tahun 2022
Makna di Balik Beskap dan Kalung Melati Prabowo pada HUT RI ke-80
Prabowo Tegaskan Tindak Tegas Jenderal TNI-Polri di Balik Tambang Ilegal
Pelantikan Tiga Panglima Pasukan Elite TNI dan Tantangan Masa Depan
KPK Intensifkan Penyelidikan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Kontroversi Simbol One Piece di Indonesia, Dari Pin Gibran hingga Tuduhan Pemecah Belah
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Agustus 2025 - 12:47 WIB

Kasus Pemerasan K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Kemenaker Bersih-Bersih Pegawai

Senin, 25 Agustus 2025 - 18:09 WIB

Abolisi Tom Lembong Koreksi Presiden Pada Penegakan Hukum

Jumat, 22 Agustus 2025 - 20:57 WIB

Sikap Tegas Immanuel Ebenezer terhadap Korupsi pada Tahun 2022

Minggu, 17 Agustus 2025 - 19:26 WIB

Makna di Balik Beskap dan Kalung Melati Prabowo pada HUT RI ke-80

Jumat, 15 Agustus 2025 - 12:45 WIB

Prabowo Tegaskan Tindak Tegas Jenderal TNI-Polri di Balik Tambang Ilegal

Berita Terbaru

Isu terkait abolisi yang disampaikan oleh Tom Lembong menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai bentuk koreksi terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

NASIONAL

Abolisi Tom Lembong Koreksi Presiden Pada Penegakan Hukum

Senin, 25 Agu 2025 - 18:09 WIB