JAKARTA, koranmetro.com – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terulang kembali. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan terbaru tentang keracunan makanan yang dialami ratusan siswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakibatkan 215 siswa harus mendapatkan perawatan medis.
“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” tegas Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025). Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program MBG untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada siswa.
Dasco memaparkan bahwa BGN telah mengambil langkah-langkah preventif, termasuk membentuk tim supervisi lapangan untuk memantau kualitas makanan, proses distribusi, hingga sistem pembayaran ke penyedia layanan katering. “BGN sudah memiliki tenaga supervisi untuk mengecek kualitas makanan dan distribusi di lapangan. Ini harus terus diperkuat,” ujarnya.
Kasus keracunan MBG di NTT bukanlah yang pertama. Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, berbagai insiden serupa telah terjadi di beberapa daerah, seperti Cianjur, Sukoharjo, dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Di Cianjur, misalnya, 78 siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan hingga Dinas Kesehatan setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Sementara di Bombana, belasan siswa SDN 33 Kasipute dilaporkan muntah dan sakit perut setelah mengonsumsi ayam tepung yang diduga basi.
Menanggapi insiden berulang ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan pelatihan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi. “Kami sedang mengecek detail penyebabnya dan terus memperbaiki sistem,” ungkap Dadan. Namun, ketika ditanya soal sanksi tegas bagi SPPG yang lalai, ia hanya menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan secara berkelanjutan.
Dasco juga menyoroti perlunya pengawasan menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga makanan sampai ke tangan siswa. Ia mendorong BGN untuk memperketat seleksi penyedia katering dan memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). “Kualitas makanan harus menjadi prioritas utama agar program ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak,” tambahnya.
Ombudsman NTT juga turut angkat bicara, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG. Christian, perwakilan Ombudsman, menegaskan pentingnya penanganan darurat yang maksimal sambil memastikan investigasi medis dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab pasti keracunan. “Evaluasi terhadap dapur penyedia harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang,” katanya.
Program MBG, yang merupakan inisiatif andalan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah, mendapat sorotan tajam akibat kasus-kasus ini. Guru Besar Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Padjadjaran, Deni Kurniadi Sunjaya, menilai bahwa program ini pada dasarnya baik, namun tata kelola dan pengawasan menjadi titik lemah yang harus segera diperbaiki. “Penyediaan makanan massal selalu berisiko. Perlu pengawas yang paham tata boga, bukan hanya dinas kesehatan yang sudah punya banyak tugas,” ujar Deni.
Sebagai solusi, Deni menyarankan pendekatan yang lebih personal sesuai kebutuhan murid, dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan orang tua untuk memastikan kecukupan gizi tanpa risiko keracunan. “Ini memang butuh usaha lebih, tapi bukan tidak mungkin,” tambahnya.
Dengan terus berulangnya kasus keracunan, tekanan kini ada pada BGN untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan program MBG berjalan tanpa insiden. Masyarakat berharap langkah konkret segera diambil agar anak-anak dapat menikmati manfaat program ini dengan aman.
