JAKARTA, koranmetro.com – Pada 9 September 2025, ketegangan diplomatik muncul antara Qatar dan Amerika Serikat menyusul serangan Israel yang menargetkan markas kepemimpinan Hamas di Doha, ibu kota Qatar. Serangan ini, yang terjadi di tengah negosiasi gencatan senjata di Gaza, memicu kemarahan Qatar karena AS dianggap terlambat memberikan peringatan. Doha menegaskan bahwa pemberitahuan dari pejabat AS baru diterima saat ledakan sudah terjadi, menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi dan kepercayaan antara sekutu.
Latar Belakang Serangan
Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan pemimpin senior Hamas di Doha, yang disebut sebagai operasi “Summit of Fire” oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Menurut laporan, serangan ini bertujuan untuk menghabisi tokoh-tokoh kunci Hamas, termasuk Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Muhammad Ismail Darwish, dan Khaled Mashal, yang sedang membahas proposal gencatan senjata AS di Gaza. Meskipun Hamas mengklaim seluruh pemimpinnya selamat, serangan tersebut menyebabkan enam korban jiwa, termasuk seorang anggota keamanan dalam negeri Qatar dan lima anggota Hamas, salah satunya putra Khalil al-Hayya.
Qatar, sebagai mediator utama dalam perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, menganggap serangan ini sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatannya. Serangan tersebut juga terjadi di wilayah yang strategis, dekat pangkalan militer AS Al-Udeid, menambah kompleksitas hubungan diplomatik.
Protes Qatar terhadap AS
Qatar dengan tegas mengutuk serangan Israel sebagai “penyerangan pengecut” dan “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menolak klaim bahwa Doha telah diberi peringatan sebelumnya oleh AS. Ia menegaskan bahwa komunikasi dari pejabat AS baru diterima “saat suara ledakan akibat serangan Israel terdengar di Doha.” Pernyataan ini bertentangan dengan klaim Gedung Putih bahwa Presiden Trump telah memerintahkan utusan AS, Steve Witkoff, untuk memberi tahu Qatar sebelum serangan.
Ketidaksesuaian ini memicu kecaman dari Qatar, yang merasa dikhianati sebagai sekutu dekat AS. Qatar menyoroti bahwa serangan tersebut tidak hanya mengancam keamanan warganya, tetapi juga merusak peran Doha sebagai mediator netral dalam konflik Israel-Hamas. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyebut serangan ini sebagai tindakan “pengkhianatan,” terutama karena dilakukan saat Hamas sedang mengevaluasi proposal gencatan senjata.
Reaksi AS dan Ketegangan Diplomatik
Pemerintahan Trump menyatakan ketidakpuasan terhadap serangan Israel tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa “pengeboman sepihak di Qatar, negara sekutu AS yang bekerja keras untuk memediasi perdamaian, tidak memajukan tujuan Israel atau Amerika.” Presiden Trump sendiri, melalui Truth Social, menegaskan bahwa keputusan serangan adalah murni inisiatif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bukan keputusan AS. Ia juga menyatakan rasa “tidak senang” dan memastikan bahwa serangan serupa tidak akan terulang di wilayah Qatar.
Namun, pernyataan bahwa AS mengetahui serangan tersebut melalui militer AS sesaat sebelum atau saat serangan berlangsung menimbulkan keraguan tentang transparansi Israel kepada sekutunya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa militer AS mendeteksi jet tempur Israel menuju Teluk Persia dan baru meminta informasi saat bom sudah diluncurkan. Hal ini menambah persepsi bahwa AS tidak memiliki kendali penuh atas tindakan Israel, yang mendapat dukungan militer besar-besaran dari Washington.
Implikasi untuk Mediasi dan Hubungan Regional
Serangan ini berpotensi mengguncang peran Qatar sebagai mediator dalam konflik Gaza. Qatar telah lama menjadi tuan rumah bagi kepemimpinan politik Hamas dan menyalurkan dana untuk administrasi Gaza, dengan persetujuan AS dan Israel. Namun, serangan ini dapat melemahkan posisi Doha sebagai pihak netral, terutama setelah Hamas menuduh AS turut bertanggung jawab atas serangan karena dukungan militernya kepada Israel.
Lebih lanjut, insiden ini menambah ketegangan di Timur Tengah yang sudah memanas. Negara-negara seperti Prancis dan Inggris juga mengutuk serangan tersebut, sementara di AS, tanggapan terbagi antara dukungan terhadap Israel dari beberapa anggota Partai Republik dan kekhawatiran dari Partai Demokrat tentang eskalasi konflik. Serangan ini juga membahayakan negosiasi gencatan senjata dan nasib sandera yang tersisa di Gaza, yang menjadi prioritas utama pemerintahan Trump.
Serangan Israel di Doha pada 9 September 2025 telah menciptakan ketegangan diplomatik antara Qatar dan AS, dengan Doha memprotes keterlambatan pemberitahuan AS tentang serangan tersebut. Insiden ini tidak hanya menyoroti tantangan dalam koordinasi antara sekutu, tetapi juga mengancam upaya mediasi Qatar dalam konflik Israel-Hamas. Dengan Qatar menegaskan komitmennya untuk melanjutkan peran sebagai mediator, dan AS berjanji mencegah serangan serupa di masa depan, hubungan diplomatik di kawasan ini akan terus diuji. Kejadian ini menggarisbawahi perlunya komunikasi yang lebih transparan dan koordinasi yang lebih baik untuk menjaga stabilitas regional dan kepercayaan antar sekutu.
