Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tidak Korupsi dan Mainkan Anggaran

- Jurnalis

Rabu, 19 Februari 2025 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arahan ini menjadi pengingat penting bagi para kepala daerah PDIP untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk penyimpangan

Arahan ini menjadi pengingat penting bagi para kepala daerah PDIP untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk penyimpangan

JAKARTA, koranmetro.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan tegas kepada para kepala daerah dari partainya agar menjauhi praktik korupsi dan tidak menyalahgunakan anggaran. Dalam pembekalan yang digelar pada Rabu, 19 Februari 2025, Megawati menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka. Megawati juga mengingatkan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat disembunyikan dan akan membawa konsekuensi serius. “Satu hal, korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan,” ujar Megawati dalam pesannya.

Baca Juga :  Thomas Lembong Menghadapi Tantangan, Tiga Bulan di Balik Jeruji

Ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan memberikan perlindungan kepada kader yang terlibat dalam kasus korupsi. “Kalau masih saja ada yang korupsi, get out!” tegasnya dalam peringatan keras kepada para kader.Selain itu, Megawati meminta kepala daerah PDIP untuk fokus pada program-program kerakyatan, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan akses makanan bergizi. Ia menekankan bahwa kepala daerah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan menjalankan anggaran dengan transparansi serta akuntabilitas.

Baca Juga :  Bukilic Cetak MVP Setelah Unggul 2 Poin atas Megawati di Duel Sengit Red Sparks vs Hillstate

Sebagai bentuk komitmen, Megawati juga meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi janji mencegah dan memberantas korupsi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kader PDIP yang memegang jabatan publik tetap berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan tidak mencoreng nama baik partai. Arahan ini menjadi pengingat penting bagi para kepala daerah PDIP untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

Berita Terkait

Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia
Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik
Pajak pada Produk Menstruasi, Beban Tersembunyi yang Masih Dipertanyakan
Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, BNPB Ingatkan Warga Aceh Tetap Waspada
Badai Sempurna di Tanah Air, Ketika Banyak Krisis Saling Mengikat
Usulan Luhut soal Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi, Begini Bunyi UU Tipikor dan Klarifikasinya
Mantan Komisi II DPR, Pasal PKPU soal Syarat Pencalonan Gibran Tidak Pernah Dibahas
Berita ini 114 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 11:07 WIB

Privasi Warga dan Batas Kewenangan Penyadapan dalam Hukum Indonesia

Rabu, 4 November 2026 - 11:31 WIB

Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal

Selasa, 3 November 2026 - 11:08 WIB

Persatuan yang Sehat Justru Butuh Ruang untuk Kritik

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Pajak pada Produk Menstruasi, Beban Tersembunyi yang Masih Dipertanyakan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 11:05 WIB

Cuaca Ekstrem Masih Mengancam, BNPB Ingatkan Warga Aceh Tetap Waspada

Berita Terbaru

Australia resmi bergabung dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

INTERNASIONAL

Australia Turun Tangan Bantu Padamkan Karhutla di Kalimantan Timur

Minggu, 8 Nov 2026 - 11:23 WIB