Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tidak Korupsi dan Mainkan Anggaran

- Jurnalis

Rabu, 19 Februari 2025 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Arahan ini menjadi pengingat penting bagi para kepala daerah PDIP untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk penyimpangan

Arahan ini menjadi pengingat penting bagi para kepala daerah PDIP untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk penyimpangan

JAKARTA, koranmetro.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan tegas kepada para kepala daerah dari partainya agar menjauhi praktik korupsi dan tidak menyalahgunakan anggaran. Dalam pembekalan yang digelar pada Rabu, 19 Februari 2025, Megawati menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka. Megawati juga mengingatkan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak dapat disembunyikan dan akan membawa konsekuensi serius. “Satu hal, korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan,” ujar Megawati dalam pesannya.

Baca Juga :  Menko PM Muhaimin Puji Peran BRI dalam Mengembangkan UMKM

Ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan memberikan perlindungan kepada kader yang terlibat dalam kasus korupsi. “Kalau masih saja ada yang korupsi, get out!” tegasnya dalam peringatan keras kepada para kader.Selain itu, Megawati meminta kepala daerah PDIP untuk fokus pada program-program kerakyatan, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan akses makanan bergizi. Ia menekankan bahwa kepala daerah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan menjalankan anggaran dengan transparansi serta akuntabilitas.

Baca Juga :  469 Aduan Diterima Komisi III DPR Sepanjang Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen, Megawati juga meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi janji mencegah dan memberantas korupsi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh kader PDIP yang memegang jabatan publik tetap berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan tidak mencoreng nama baik partai. Arahan ini menjadi pengingat penting bagi para kepala daerah PDIP untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

Berita Terkait

Mensesneg Pimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo di Kementerian Pertahanan
Mudik Gratis ala TNI AL, Pemudik di Kapal Perang Nikmati Menu Ayam untuk Buka Puasa dan Sahur
Ironi Penegak Hukum, Polisi Terlibat Narkoba, Gaya Hidup Mewah Jadi Biang Kerok Utama
Optimistis! Prabowo Targetkan Indonesia Mandiri Energi dalam Empat Tahun
Menghentikan Anak dari Medsos, Benteng Orang Tua Melawan Raksasa Algoritma yang Rakus Perhatian
Delpedro Marhaen, Vonis Bebas sebagai Simbol Kemerdekaan Kritik di Era Demokrasi Indonesia
Jusuf Kalla Peringatkan, Subsidi Energi Berpotensi Membengkak Parah Akibat Eskalasi Perang di Iran
Misteri Di Balik Sebutan “Kandang Banteng” untuk Jawa Tengah
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2026 - 12:12 WIB

Mensesneg Pimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Program Prioritas Presiden Prabowo di Kementerian Pertahanan

Minggu, 15 Maret 2026 - 13:07 WIB

Mudik Gratis ala TNI AL, Pemudik di Kapal Perang Nikmati Menu Ayam untuk Buka Puasa dan Sahur

Jumat, 13 Maret 2026 - 11:41 WIB

Ironi Penegak Hukum, Polisi Terlibat Narkoba, Gaya Hidup Mewah Jadi Biang Kerok Utama

Kamis, 12 Maret 2026 - 11:14 WIB

Optimistis! Prabowo Targetkan Indonesia Mandiri Energi dalam Empat Tahun

Selasa, 10 Maret 2026 - 11:36 WIB

Menghentikan Anak dari Medsos, Benteng Orang Tua Melawan Raksasa Algoritma yang Rakus Perhatian

Berita Terbaru